RIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mrnyebut maraknya praktik-praktik curang para peserta Pemilu disebabkan karena lemahnya sanksi yang dijatuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).Hal tersebut merujuk pada masih ditemukannya praktik politik uang di Pilkada Juni lalu yang jelas-jelas merupakan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu.
Peneliti hukum Perludem Fadhli Ramadhani menjelaskan, cara yang paling tepat untuk membenahi moral para peserta pemilu tersebut adalah dengan menindak tegas secara administrasi.
“Ada sanksi administratif diskulifikasi sebagai calon itu yang kemudian bisa memberikan dampak atau efek jera, itu jauh lebih efektif daripada memenjarakan orang atau meminta denda itu kan mereka bisa bayar saja,” kata Fadhli di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (10/7/2018).
Berdasar penelitiannya, politik uang sebenarnya sudah tidak lagi ampuh digunakan para tim sukses atau peserta pemilu meraih suara rakyat.
“Ini dalam konteks Pileg hanya 10 sampai 15 persen saja orang yang nerima money politic,” terang Fadhli.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa praktik kotor tersebut masih tumbuh subur jelang pemilihan karena para calon tidak percaya diri bila tak melakukan hal tersebut.
Mereka berfikir para penantangnya akan melakukan hal yang serupa agar memenangkan kontestasi.
“Psikologis seperti itu yang masih membuat politik uang tumbuh subur seolah-olah dia tidak percaya diri dengan apa yang mereka tawarkan dan apa yangg dia gagas,” ujarnya.
Meskipun Bawaslu sudah menemukan adanya indikasi politik uang selama penyelenggaraan Pemilukada kemarin, namun hingga saat ini sanksi tegas secara administrasi tersebut belum juga diberikan kepada calon yang melanggar.
“Saya tidak tahu ya kenapa itu macet, mungkin saja kesulitan untuk melakukan pembuktian dan lain sebagainya, menurut saya itu bagian dari penyidikan yang harus terus diperbaiki. Regulasi tidak ada yang mempersulit lagi menurut saya,” pungkasnya.