TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG- Perkumpulan untuk Permilu dan Demokrasi (Perludem) menilai, peluang keterpilihan perempuan makin baik dari perjalanan Pilkada ke Pilkada selama ini.
Meski jauh dari target, menurut Direktur Perludem Titi Anggraini, saat ini di Indonesia ada sudah ada 1 Gubernur perempuan (Jatim) dan 3 wakil gubernur perempuan (Lampung, NTB, Sulbar), dan belum tingkat Kabupaten/ kota.
“Di Pilkada tidak ada kebijakan afirmasi bagi perempuan, pertarungannya benar-benar bebas. Perempuan harus bersaing penuh dengan semua kader partai.”
“Sehingga, pertimbangan partai semata pada elektabilitas, dan kemampuan calon untuk memenangi kompetisi,” kata Titi, Minggu (7/12/2019).
Diungkapkan Titi, modal tentu juga jadi pertimbangan.
Namun saat perempuan diberi kesempatan, mereka punya daya tahan yang sama baiknya untuk memenangi pemilihan.
“Maka yang diperlukan, adalah itikad baik partai untuk mau memberi kesempatan perempuan maju, dan bertarung di kontastasi pilkada,” ucapnya.
Ditambahkan wanita asal Sumsel yang sering jadi narsum di tingkat nasional ini, pencalonan Pilkada harus diakui lebih berat daripada pencalonan pemilu legislatif.
Selain tidak ada kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan, kursi yang diperebutkan di pilkada juga, sangat sedikit.
Hanya dua posisi di setiap daerah, kepala dan wakil kepala daerah.
“Belum lagi tiket pencalonan yang harus diperoleh berjenjang, bahkan sampai ke tingkat DPP. Tidak mungkin tanpa rekomendasi pengurus pusat.”
“Karena prosesnya panjang dan mahal, kader perempuan parpol tentu makin sulit bersaing,” bebernya.
Selain itu diterangkan Titi, parpol pun cenderung pragmatis.
Kalau tidak punya elektabilitas tinggi, dan kekuatan modal maka cenderung sulit untuk dilirik.
“Jadi, lagi- lagi semua bergantung pada komitmen, dan keberpihakan partai untuk mau memberi kesempatan,” tandasnya.
Sementara Akademisi program Ilmu Pemerintahan di Universitas Taman Siswa, Aris Munandar MSi mengungkapkan, pola peningkatan elektabiltas kandidat sekarang berubah.
Sekarang pola yang jauh lebih efektif dilakukan calon, berupa kampanye door to door ke masyarakat, yang langsung mensosialisasikan calon dan program, kepada pemilih secara personal.
“Konsekuensinya, memang membutuhkan banyak energi dan modal, serta waktu lebih panjang. Disinilah munculkan komunitas profesional aktivis- aktivis gang profesional berbayar,” capnya.
Dijelaskan Aris, di Pilkada masyarakat tidak akan melihat gender, tetapi pengaruh background kapital, atau unsur lainnya.
“Jika melihat pengalaman yang lalu, para wanita yang terpilih baik di Pilkada atau Pileg, kareba memiliki background capital yang kuat, dibarengi politik dinasty ataupun berada di lingkaran kekuasan,” terangnya.
Sekedar informasi, di Pilkada 7 Kabupaten se Sumsel 2020, sejumlah kandidat dari perempuan siap meramaikan pesta demokrasi tersebut. Diantaranya Meilinda, adik Gubernur Sumsel Herman Deru ini siap maju di Pilkada OKU Timur.
Kemudian Wabup petahana Musi Rawas (Mura) Suwarti, mantan anggota DPD RI Siska Marleni (Mura) dan Sumaiya (OKU).
Artikel ini telah tayang di Tribunsumsel.com dengan judul Hitung-hitungan Keterpilihan Perempuan di Pilkada Serentak 2020, Ini Analisis Perludem, https://sumsel.tribunnews.com/2019/12/08/hitung-hitungan-keterpilihan-perempuan-di-pilkada-serentak-2020-ini-analisis-perludem