JAKARTA, KOMPAS.com – Sempat dikritik karena pembahasannya kerap dilakukan secara tertutup, kini Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu ( RUU Pemilu) diapresiasi karena pembahasannya mulai dilakukan secara terbuka.
Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyebutkan, keterbukaan pansus tersebut setidaknya terlihat dalam satu minggu terakhir.
“Dulu kami pernah protes tertutup terus. Seminggu terakhir sangat terbuka,” kata Fadli dalam sebuah acara diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).
Ia mencontohkan dalam pengambilan keputusan penambahan 15 kursi DPR RI. Pengambilan keputusan diambil secara terbuka dan publik bisa melihat prosesnya secara langsung termasuk perdebatan yang ada.
Fadli juga menyinggung aktivitas Pansus yang dalam satu minggu terakhir memfasilitasi bertemu dengan tiga kelompok masyarakat, salah satunya diaspora Indonesia.
Dalam audiensi bersama Pansus RUU Pemilu, Diaspora Indonesia meminta agar dibentuk daerah pemilihan (dapil) luar negeri untuk mengakomodasi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang jumlahnya mencapai hampir 4,7 juta orang.
Namun, saat ini suaranya digabungkan dengan dapil DKI Jakarta II.
“Masukan itu diakomodir dan kami mengapresiasi itu,” tuturnya.
Meski begitu, Fadli juga meminta agar Pansus memperhatikan soal waktu pembahasan. Sebab, waktu dimulainya tahapan pemilu sudah semakin dekat sedangkan pembahasan Pansus sudah dua kali ditunda targetnya.
“Kami harap ini bisa segera diselesaikan sehingga baik pemilih, peserta terutama penyelenggara bisa segera menyesuaikan dan menyiapkan persiapan teknis,” ucap Fadli.