Perludem Minta Pemilu Serentak Nasional dan Daerah Terpisah
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang perbaikan pengujian sejumlah pasal dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU…
0 Comments
Oktober 19, 2019
Cegah Koalisi Pragmatis, Perludem Sebut Pemilu Serentak Perlu Dipisah
JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai, pemilu serentak nasional dan daerah perlu…
Juli 4, 2019
Perludem Usul Sistem Pemilu Serentak Diubah
Jakarta: Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyarankan pemilu dengan sistem serentak tak perlu dijalankan kembali. Perludem menilai, pemilu yang…
Juni 28, 2019
Perludem Usulkan Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengusulkan pemisahan pemilihan umum menjadi serentak secara nasional dan lokal. Pemisahan…
April 24, 2019
Siaran Pers Perludem PEMILU SERENTAK, BUKAN PEMILU BORONGAN
SIARAN PERS PEMILU SERENTAK, BUKAN PEMILU BORONGAN Jakarta, 23 April 2019 Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) Perkumpulan untuk…
April 23, 2019
Paradoks Pemilu Serentak Indonesia
Pemilu serentak (concurrent elections) bertujuan memperbaiki sistem pemerintahan presidensial. Tapi, sistem kepemiluan yang dituang dalam UU No.7/2017 menjadi paradoks. Keinginan…
Oktober 23, 2017
Rancangan PKPU tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan Peraturan KPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),…
Agustus 23, 2017
Rancangan PKPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan rancangan PKPU ini dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta…
Agustus 23, 2017
Naskah Undang-Undang Pemilu Per 24 Juli 2017
Naskah undang-undang pemilihan umum tahun 2017
Juli 26, 2017
Perludem sebut ambang batas presiden tak relevan di Pemilu serentak
Merdeka.com - Tujuh dari sepuluh fraksi di DPR menyetujui tidak adanya ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) pada pemilu 2019.…
Mei 4, 2017